MENDIDIK PARA ELIT POLITIK
INDONESIA
Disusun untuk memenuhi tugas
Filsafat Etika
Dosen : Prof. Dr. Armada Riyanto, CM
Oleh:
C. E. Warto Simamora
(0909042000062)
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI
WIDYA SASANA
MALANG 2012
Situasi
Politik Indonesia
Tidak
asing lagi bagi rakyat Indonesia wajah pejabat pemerintah yang terlibat dalam
kasus korupsi “Wisma Atlet” yang baru-baru ini selalu menghiasi lembar utama
surat kabar dan berita di televisi maupun media informasi lainnya. Dari proses hukum
yang disiarkan langsung oleh salah satu televisi swasta, dapat dilihat situasi
dan kondisi Indonesia saat ini, terutama di kalangan pejabat pemerintah, sangat
memprihatinkan. Para elit politik sibuk dengan keributan masing-masing
sementara rakyat resah akan hidupnya hari ini dan masa mendatang. Sangat wajar
bila rakyat menjadi resah, sebab nasib mereka berada ditangan para pejabat
pemerintah. Rakyat tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menebalkan telinga agar masih bisa mendengar kesemrawutan situasi perpolitikan di Indonesia saat ini.
Fenomena
yang marak saat ini ialah campur aduk antara politik dan korupsi. Dikala rakyat
mendengar tentang perpolitikan, mereka tidak mau tahu. Tetapi ketika kata
korupsi dan koruptor mereka dengar, sepertinya mereka tidak tahu harus berbuat
apa lagi dengan hidup mereka. Mereka merasa dibohongi dan dibodohi oleh mereka
yang melakukan korupsi. Mengapa demikian? Karena rakyat merasa bahwa ketika
terjadi korupsi, maka uang rakyatlah yang dicuri dari dompet mereka. Lebih
parah lagi sebenarnya, bahwa hidup merekalah yang dicuri. Tidak perlu ditanya
mengapa. Semua orang tahu bahwa uang negara digunakan untuk menjamin
kesejahteraan rakyat. Jika uang itu dicuri, maka mereka akan sengsara.
Sudah
sekian lama fenomena korupsi menjadi sorotan di Indonesia, malahan sudah ada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan korupsi sudah disebut sebagai budaya baru. Budaya? Menjadi sebuah pertanyaan, sebab budaya menurut Rasid
Rachman[1]
adalah sebuah gaya hidup masyarakat dan terpelajar dengan menjunjung tinggi
norma-norma etika. Dengan budaya dikasudkan bahwa itu yang sudah menjadi
kebiasaan yang diakui dalam suatu struktur kemasyarakatan dan menjadi penuntun
hubungan antar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jika demikian halnya,
maka para elit politik telah menjadikan korupsi sebagai budayanya sendiri,
walau diakui bahwa menurut pengertian korupsi banyak orang telah melakukannya.
Demikianlah
situasinya. Para elit politik menghayati budaya
korupsi yang tak bisa dipisahkan dari proses perpolitikan Indonesia.
Politik dicampur aduk dengan korupsi (yang dimaksudkan berhubungan dengan uang)
atau berpolitik dengan menggunakan uang sebagai sarana untuk mencapai tujuan
politik itu sendiri, atau politik digunakan untuk mencapai menghasilkan uang
dengan cara illegal. Penulis
menamainya sebagai money politik.
Penulis
akan mencoba membahas mengenai hal ini lebih jauh dalam ranah perpolitikan
Indonesia. Pembahasan ini akan pertama-tama bertanya apakah manusia itu,
kemudian melihat hubungan manusia dengan manusia lainnya. Setelah itu
pengertian dan pemahaman politik sampai pada suatu bonum comunae suatu bangsa. Hal ini menjadi suatu yang urgent bagi para elit politik Indonesia.
Tulisan ini bersumber dari buku “Aku & Liyan”,
tulisan Prof. Dr. Armada Riyanto.[2]
Apakah
Manusia itu?
Apakah
manusia adalah pertanyaan menggelisahkan bagi manusia itu sendiri. Pertanyaan
ini akan menguras akal budi manusia. Pertanyaan ini sekaligus bermaksud
mengungkap adanya manusia. Jawaban berbeda-beda. Adalah psikologi yang melihat
manusia sebagai animal rationale;
manusia adalah biatang yang berakalbudi. Di sisi lain, adalah Darwinian (kalau
bisa disebut demikian) dengan teori evolusinya menyatakan bahwa manusia berasal
dari spesies terdahulu yang mengalami proses evolusi sampai pada seperti apa
yang sekarang kita lihat dan hidupi. Lain halnya dengan sosiologi melihat
manusia dari segi relasi manusia dalam kehidupan sosialnya. Dan masih banyak
pandangan lainnya.
Menarik
bahwa filsafat melihatnya secara berbeda dan sekaligus menjadi kritikan
terhadap pandangan lain tentang apakah manusia itu. Pertanyaan kritis bagi
psikologi adalah apakah manusia dilihat sebagai binatang dan hanya memiliki
kelebihan dari segi akalbudinya? Bagaimana kita membandingkan dua hal real sangat berbeda satu dengan yang
lain dan memiliki kesamaan sekaligus? Lagi terhadap Darwinian, sekalipun
memiliki kemiripan fisik, bagaimana harus dikatakan manusia berasal dari
sinpanse atau kera; kalau demikian maka manusia akan menjadi apa? Jawaban
sosiologi kiranya menjawab berbeda dan mendekari realitas kehidupan manusia,
tetapi belum memberi keterangan cukup bagi eksistensi manusia, yaitu manusia
adalah itu yang berelasi, dan membangun suatu kelompok (masyarakat) manusia
yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama.
Bagaimana
filsafat memahami pertanyaan di atas? Ada juga berbagai pengertian. Manusia
adalah “aku berpikir, maka aku ada” cogito
ergo sum demikian Descartes memberi pengertian akan manusia. Bagi Sokrates,
manusia adalah jiwa sedangkan badan atau tubuh adalah pengekang jiwa. Kemudian
Plato menambahkan bahwa kodrat manusia adalah “jiwa” dan badan adalah “penjara”
bagi jiwa. Pemahaman seperti ini disebut dualisme. Dengan jiwa, Plato
memaksudkan bahwa manusia tidak cukup hanya dilihat dari fisik semata; “Ada”
manusia itu utuh, universal. Dengan Descartes, manusia menempati posisi yang
lebih jelas bahwa “aku” adalah “subjek.” Ada manusia adalah itu “subjek”. Subjektivitas
ini berarti aku yang berpikir, berefleksi, mencari apa yang sejati, memiliki
kesadaran, dan mengikuti Socrates, manusia adalah itu yang mencari kebenaran.
Apa
hubungan pemahaman manusia akan pertanyaan “apakah manusia itu?”dengan
perpolitikan dan elit politik itu sendiri. Secara umum mereka ini adalah
pejabat pemerintah yang memerintah rakyat yang adalah manusia. Mereka
memerintah manusia-manusia. Inilah suatu hal penting harus dimengerti. “Know yourself” adalah kebajikan seorang
pemimpin dan dalam hal ini adalah para pejabat pemerintah atau para elit
politik. Dengan mengetahui rakyatnya adalah manusia, seperti dirinya adalah
manusia, para elit politik akan memerintah secara manusiawi dan demi kemanusiaan
itu. Sebab ia tahu bahwa ia memerintah dirinya sendiri, sehingga apa yang ia
lakukan untuk dirinya, dilakukan juga untuk orang lain. Ketika ia mengambil
kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya, ia mensejahterakan dirinya juga. Rakyat
bukan binatag atau tumbuhan yang dapat dieksploitasi
sesuka hatinya, sebagai pemenuhan kebutuhan sandang dan pangannya, tetapi
manusia adalah “aku”-nya para elit politik.
“Aku”
dan Yang Lain/ The Others
Ketika
“aku” dimengerti sebagai “subjek” memaksudkan bahwa aku yang beraktivitas,
sadar, berefleksi dan mencari kebenaran. Aku adalah itu yang sadar akan
hidupku. Hidupku adalah keseluruhanku; keseharianku, pengalamanku,
pengembaraanku, suka-dukaku, kebahagiaanku. Aku bukan hanya kekayaanku, uangku,
jabatanku, mobilku, kecantikanku. Manusia adalah aku dalam keseluruhan hidupnya.
Dalam
hidupku aku berhadapan dengan “yang lain”. Siapakah “yang lain”? Apakah “yang
lain” itu yang berbeda dengan aku atau yang lain sama sekali dengan aku? Ketika
mendengar suatu kecelakaan bus baru-baru
ini dan menewaskan belasan orang atau ketika melihat korban gempa, serentak
kita merasa pilu dan entah itu apa, yang jelas ada sesuatu yang tergerak dalam
diri kita. Dari sini kita berangkat untuk melihat siapa “yang lain”. Yang lain
itu berarti yang lain dari kemanusiaan “aku”; yang lain adalah itu yang tidak
memiliki kemanusiaan. Selama ia adalah manusia, ia adalah aku. Inilah
konsekuensi subjektivitas manusia. “Ada”
manusia adalah ada yang satu, terpadu, utuh, dan indah. Dengan demikian,
manusia “lain” bukanlah “yang lain” sejauh itu manusia. “Yang lain” berarti
berbeda dengan kemanusiaan aku, terpisah dari ada aku sebagai manusia. “Aku”
yang lain, bukanlah aku yang “lain” samasekali. Realitas ini adalah realitas
keterpaduan, tetapi tidak penuh. Di satu sisi manusia itu utuh dan terpadu,
tetapi di sisi lain ia belum lengkap. Ketidak-lengkap-an mengandaikan bahwa
manusia membutuhkan suatu relasi dialogal. Manusia adalah itu yang berelasi.
Manusia adalah “aku” yang hidup bersama dengan “aku” yang lain; suatu relasi
antar subjek, bahwa dalam kemanusiaan “aku”, objek tidak mungkin ada.
Dengan
melihat keterpaduan manusia dalam apa yang disebut “subjektivitas” dan bahwa
“yang lain” adalah aku, adalah menyalahi subjektivitas itu bila manusia saling
meniadakan satu dengan yang lain. Seperti para elit politik – yang telah
mencuri uang (hidup) rakyat – demikianlah bila manusia meniadakan
subjektivitas. Ia mengasingkan diri dari subjektivitas. Pertanyaan mereka
seharusnya demikian: Apakah aku manusia?
Politik?
“Politik
sesungguhnya juga adalah lapangan refleksif tentang keseharian,” demikian Prof.
Dr. F. X. Armada Riyanto[3]
memberi pengertian yang mendalam tentang politik. Apa artinya ini? Politik
berkaitan dengan hidup bersama. Politik identik dengan perebutan kekuasaan.
Apalagi di Indonesia, politik hanya dimengerti oleh mereka yang dianggap
sebagai politikus. Dengan ini maka
politik menjadi milik segelintir orang. Tetapi politik tidak seperti itu. Di
atas sudah dikatakan bahwa politik adalah lapangan refleksif tentang hidup
keseharian. Ketika setiap orang merefleksikan hidup kesehariannya, saat itu
pula ia sedang berpolitik. Dengan refleksif, masih mengikuti Armada Riyanto,
hendak mengatakan bahwa aktivitas mencari kebenaran terdalam, masuk ke
kedalaman hidup keseharian. Aktivitas refleksif tidak puas dengan aneka
kebenaran artifisial, tempelan, hiasan dan kebohongan. Berpolitik dengan
demikian adalah aktivitas mencari kesejatian hidup keseharian.
Di
Indonesia, kita tidak menemukan pengertian politik seperti ini. Politik telah
direduksir ke dalam aktivitas perebutan kekuasaan dengan cara apapun, saling
menghancurkan dan saling makan satu
dengan yang lain. Berbanding terbalik dengan pengertian di atas. Dengan
pemahaman politik sebagai aktivitas refleksif, politikus Indonesia mungkin tidak bisa lagi menatap
rakyatnya. Mengapa? Kembali pada pengertian apakah manusia dan aku dan “yang
lain”. Dalam pengertian mereka, dengan melihat konstelasi perpolitikan
Indonesia, manusia adalah itu yang berbeda sama sekali dengan “yang lain”;
manusia adalah penguasa. Bagi mereka manusia bukan keseluruhan, keterpaduan,
keutuhan subjektivitas. Bagi mereka, dengan pengertian yang salah akan
manusianya Descarte, manusia adalah ”aku yang berpikir”, sedangkan yang lain
tidak berpikir. Bagi mereka, manusia adalah
manusia bila ia mencari kekayaan dan lain sebagainya yang artifisial
belaka. Aktivitas refleksif tidak masuk dalam kesadaran mereka. Pertanyaan
mereka seharusnya, jika masih bisa berefleksi, adalah apakah aku politikus atau
poli-tikus?
Demokrasi
Salah Kaprah ketika Uang Ambil Bagian
Pemerintahan
Indonesia telah sekian tahun menjalankan sistem pemerintahan demokratis. Inilah
impian para pelopor demokrasi. Bila mau jujur, pemerintahan yang diimpikan itu
tidak juga mencapai cita-cita sebenarnya. Ada kelebihan sistem ini dan ada juga
kelemahan. Demokrasi seperti asal katannya demos
adalah rakyat dan kratein adalah berkuasa, adalah rakyat
yang memiliki kuasa[4].
Impian sempurna bahwa rakyat berhak secara bebas memilih pemimpinnya. Di
sinilah letak kelemahan itu, ketika rakyat memiliki cukup kebijakan dan
pengetahuan, maka ia akan memilih pemimpin yang juga memiliki kemampuan untuk
memimpin rakyatnya, tetapi jika tidak, maka pemerintahan tidak lebih dari
pemerintahan yang asal-asalan. Suara
terbesar itulah yang berhak memimpin, walaupun tidak kompeten di bidangnya.
Dalam
praktek pemerintahan demokratis seperti ini, ketika uang ambil bagian,
pemerintahan tidak lagi menjalankan sistem demokrasi yang sebenarnya. Untuk
pertama kalinya sistem demokrasi diproklamirkan pada masa silam, mereka tentu
tidak memberi ruang bagi uang atau belum memikirkan hal itu. Tetapi pada zaman
sekarang, ketika “uang adalah segalanya”, suara rakyat bisa dibeli. Mulut bisa
disumbat dengan uang, kebijakan bisa dokontrol dengan uang, tujuannya pun
adalah uang. Itulah realitas saat ini. Pada akhirnya, bukan lagi suara
terbanyak berhak memimpin, melainkan siapa punya uang banyak berhak memimpin.
Tidak heran, demi mengembalikan uang yang telah habis untuk menyumbat mulut dan
membeli suara, kekuasaan disalah-gunakan. Dengan demikian, sebenarnya
pemerintahan Indonesia tidak memeluk sistem pemerintahan demokratis, melainkan
sistem pemerintahan monarki dan oligarki sekaligus dalam balutan selimut
demokratis. Ketika praktek pemerintahan seperti ini tetap berlangsung dan
bertumbuh dengan subur, demokrasi hanya sebua impian atau bisa juga disebut
obat tidur dan antimo, alat untuk
meninabobokan.
Bonum
Comunae
Bonum comunae
atau kesejahteraan umum adalah tujuan setiap negara.[5]
Negara Indonesia ada untuk kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan dalam hal
apa? Kesejahteraan umum sebagai manusia. Apa yang dimaksudkan bukan hanya
kesejahteraan material semata seperti terpenuhinya sandang-pangan, melainkan
juga kesejahteraan hakiki manusia sebagai manusia. Seperti sudah dipaparkan di
atas bahwa manusia adalah itu yang mencari kebenaran, keadilan, dan mendambakan
kepenuhan. Ia juga itu yang relasional. Kebenaran manusia sebagai manusia tidak
mungkin diukur dan digantikan dengan uang. Keadilan yang didambakan manusia
tidak cukup hanya memberi dia makan kenyang, tempat tidur empuk, dsb (itupun di
Indonesia belum terpenuhi). Manusia sangat tidak mungkin dikekang dalam
kesendiriannya, pengasingan, pengucilan, per-marginal-an. Ia butuh berelasi.
Inilah
kesejahteraan umum, yaitu terpenuhinya kemanusiaan rakyat Indonesia. Suatu
impian yang tidak mungkin pula terealisasi di tengah perebutan kekuasaan dan
aneka kepentingan para poli-tikus dan
politisi. Kesejahteraan umum hanya mungkin tercapai dengan kejujuran para elit
politik pada kemanusiaan mereka atau kesadaran para elit politik dengan
“aku”-nya. Ketika kemanusiaan menempati tempat utama, maka yang ia cari adalah
kebenaran, keindahan, keadilan, dan kedalaman. Yang terjadi saat ini merupakan
pendangkalan pemahaman akan kemanusiaan. Suatu hal kodrati yang telah hilang
dari kemanusiaan para elit politik. Para elit politik boleh anggun, gagah,
kaya, banyak omong, dsb, tetapi bila itu hanya sesuatu yang artifisial,
tempelan dan dangkal, semakin dangkal, artifisial, dan tempelan pula ia dalam
kemanusiaanya. Ia merendahkan kemanusiaannya. Ia tidak mendambakan kepenuhan.
Para elit politik, koruptor dan para pejabat, tentu tidak ingin merendahkan
kemanusiaanya dengan yang artifisial dan dangkal itu. Sangat perlu dan penting
mereka tahu bahwa ia mesti mengejar itu yang sejati, indah, dan utuh untuk
memerintah Bangsa dan Negara Indonesia demi tercapainya kesejahteraan umum,
serta terpenuhinya kemanusiaan manusia-manusia Indonesia secara keseluruhan.
DAFTAR PUSTAKA
Bertens, K. Perspektif
Etika. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
Isdaryanto, Johanes Bosco. Filsafat Sosial, sebuah diktat: 2005.
Rachman, Rasid. Korupsi
Kok sebagai Budaya, dalam Intisari Februari 2011.
Riyanto, Armada,
Prof. Dr., CM. Filsafat Aku dan Liyan, dalam Aku & Liyan, Malang: Widya Sasana Publication,
2011.
________. Berfilsafat
Politik. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2011.
[1] Rasid
Rachman, Korupsi Kok sebagai Budaya, dalam
Intisari, February 2011, hlm. 104-105.
[2]
Prof. Dr. Armada Riyanto, CM, dalam Aku & Liyan, Malang: Widya Sasana Publication, 2011.
[3]Prof.Dr.
E. Armada Riyanto. Berfilsafat Politik. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2011. Hlm.
39.
[4] K.
Bertens. Perspektif Etika. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2001. Hlm. 51.
[5]
Johanes Bosco Isdaryanto, Filsafat Sosial, sebuah diktat: 2005. Hlm. 38
Komentar
Posting Komentar